Jakarta, Kemendikbud — Ujian nasional (UN) 2015 akan menjadi alat ukur dalam menghitung indeks integritas sekolah. Indeks tersebut akan memperlihatkan seberapa jujur sekolah dalam melaksanakan UN.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, berbicara tentang pendidikan bukan hanya bicara komponen akademis, tapi juga komponen integritas. Indeks integritas ini diharapkan dapat mengirim pesan kepada semua pelaku pendidikan bahwa jika ingin nilai hasil UN siswa berwibawa, maka sekolah harus jujur. “Indeks integritas sekolah dalam melaksanakan UN akan diberikan kepada sekolah dan Pemda, serta khusus untuk SMA sederajat disampaikan ke PTN,” kata Mendikbud pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kantor DPR RI, Jakarta, Senin (06/04/2015).
Mendikbud mengatakan, kementerian memiliki data pelaksanaan UN yang lengkap setiap tahun. Data inilah yang dipakai dalam mengukur indeks integritas. Mendikbud mengakui bahwa indeks integritas yang didapatkan dari UN ini tidak bisa mengukur semua aspek integritas, tapi dari indeks integritas ujian ini setidaknya bisa mencerminkan pola kejujuran sekolah ketika melaksanakan ujian.
Menteri Anies mencontohkan, sekolah yang mendapat indeks integritas 85 maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut memiliki indikasi sebesar 15 persen telah terjadi kecurangan.  Semakin besar indeks integritas, maka kejujuran di sekolah tersebut semakin tinggi. Dan bagi sekolah yang memiliki indeks integritas tinggi, akan dipanggil khusus ke Jakarta sebagai bentuk penghargaan.
Dengan adanya indeks integritas ini, tidak hanya UN tapi sekolah juga didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain dengan kejujuran. Indeks integritas juga akan menjadi nilai tersendiri bagi setiap sekolah. Karena masyarakat tidak lagi menjadikan angka UN sebagai patokan dalam memilih sekolah, melainkan indeks integritasnya.
“Otomatis, karena nilai UN tinggi jadi tak bermakna jika sekolahnya tidak memiliki indeks integritas tinggi. Sebaliknya, indeks integritas tinggi justru akan menaikkan nilai atau bobot angka UN nya,” katanya. (Aline Rogeleonick)

Jakarta, Kemendikbud — Setiap siswa yang telah mengikuti ujian nasional (UN) berhak mendapatkan sertifikat hasil UN (SHUN). Berapapun nilai yang diperoleh, sekolah wajib menyerahkan SHUN kepada siswa. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam, usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di kantor DPR RI, Senin (06/04/2015).

“Berapapun nilai (UN) nya (SHUN-nya) tetap keluar. Sekolah tidak boleh ada alasan untuk menahan SHUN,” katanya.

Nizam mengatakan, sekolah bisa mengumumkan kelulusan siswa setelah hasil UN diterima. Tujuannya, agar siswa tetap memenuhi kewajiban untuk mengikuti UN. Jika siswa tersebut belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu 55, siswa memiliki pilihan untuk mengulang UN kembali atau tidak. Apabila siswa memilih untuk mengulang, maka setelah ujian ulang siswa akan menerima sertifikat hasil perbaikan UN.

Nizam menegaskan, berapapun nilai yang diperoleh peserta UN tidak memengaruhi kelulusan maupun kesempatannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena untuk masuk ke perguruan tinggi, kata dia, ada faktor lain yang menjadi ukuran. UN hanya dilihat sebagai salah satu pertimbangan. Nizam mencontohkan, jika siswa tersebut memiliki nilai rapor sembilan sementara nilai UN nya empat, maka terdapat indikasi bahwa sekolah tersebut obral nilai kepada siswa.

Hasil UN akan diserahkan kepada perguruan tinggi bersamaan dengan indeks integritas setiap sekolah. Hasil tersebut akan diserahkan pada 2 Mei. Sedangkan pengumuman kelulusan, akan dilakukan pada 15 Mei.

SKL 55 yang telah ditetapkan BSNP ditujukan bagi enam mata pelajaran yang diujikan. Siswa yang mendapat nilai UN di bawah SKL bisa mengulang UN di tahun 2016 mendatang. Namun demikian, meskipun nilai UN di bawah SKL, siswa tetap mendapat SHUN dan tidak diwajibkan untuk mengulang. (Aline Rogeleonick)

Sumber : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4033

Salam Pendidikan,
Sehubungan dengan penyelenggaraan Program Bidikmisi tahun 2015, kami sampaikan informasi ke kepala sekolah ataupun pengelola teknis program ini, terkait dengan mekanisme pendaftaran Bidikmisi 2015.
Persyaratan untuk mendaftar tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada
tahun 2015;
2. Lulusan tahun 2014 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan
ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
    a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
    b. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya ;
    c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per bulan. Untuk pekerjaan non formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata-rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau
    d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya;
5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4, bila diatas itu , tidak diperkenankan.
6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah, perlu diingat bahwa bidikmisi adalah untuk yang kurang mampu (miskin) jika tidak memenuhi syarat lebih baik tidak mendaftar.
7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan
ketentuan:
a. PTN dengan pilihan seleksi masuk:
1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN);
3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN
b. PTS dengan pilihan seleksi masuk di 1 (satu) PTS. → Read more

SNMPTN

DIRGAHAYU HARI PAHLAWAN NASIONAL 10 NOPEMBER 2014 |SMK NEGERI 3 JEPARA